kasus hukum adelin lis part 2

Posted on Januari 24, 2008. Filed under: POLITIK & HUKUM |

Part 2 berisi tentang kronologis kasus Adelin Lis

AJUN Komisaris Besar Polisi Kumpul hanya bisa menangkap angin. Selama hampir dua jam dia bersama empat anak buahnya mengobrak-abrik rumah bercat kuning di Jalan Hang Jebat Nomor 6, Medan. Yang dicari tak tampak batang hidungnya. Rumah bertingkat dua milik ”raja kayu Sumatera”, Adelin Lis, itu lengang. Di rumah besar itu, Kumpul hanya menemukan seorang pria tua dan seorang wanita. ”Saya tidak tahu dia di mana karena saya hanya mengurus kasus hukumnya, bukan orangnya,” kata pengacara Adelin, Sakti Hasibuan, kepada para polisi yang lantas ”balik kanan” dengan tangan kosong itu.            document.write(”); Kita senantiasa selalu dikejutkan oleh beberapa putusan hakim, yang sering kali melukai perasaan keadilan masyarakat kita, Dan, saat ini yang paling kontroversial adalah kasus bebasnya pelaku illegal logging Adelin Lis.Kronologis kasus Adelin Lis sendiri bermula pada : 

– Januari 2006, Kepolisian Daerah Sumatera Utara membongkar kasus pembalakan liar, yang diduga dilakukan Inanta Timber ( memiliki HPH 40.600 hektare ) dan Keang Nam

( HPH 58.500 hektare ) – 8 September Adelin Lis di tangkap di Beijing – 27 September 2006, Menteri Kehutanan M. S. Kaban mengeluarkan surat bernomor S 613/ Menhut-II/2006/27 September 2006. Isinya,Adelin Lis hanya melakukan pelanggaran administrasi, bukan tindak pidana. Hukumannya hanya denda – 20 Juni 2007, Adelin Lis mulai disidangkan – 22 Oktober 2007, jaksa menuntut Adelin 10 tahun penjara, denda Rp. 1  Milliar, serta ganti rugi Rp. 119 Milliar, dan US $ 2,9 juta  – 5 Novemver 2007, Adelin Bebas, Pengadilan menyatakan Adelin tidak melakukan tindak pidana tapi hanya kelalaian administrasi.   – 6 November 2007, polisi berusaha menahan kembali Adelin dengan mengusut kasus pencucian uang yang diduga dilakunya. Dan hingga kini Adelinpun, tidak diketahui keberadaannya. 

            Mengapa Adelin bisa bebas ?, pertanyaan ini yang sekarang dipertanyakan banyak pihak. Ujung dari penilaian hakim atas fakta yuridis yang terungkap dipersidangan, adalah tidak mendukungnya tuduhan jaksa penuntut umum atau JPU tentang delik korupsi dan perusakan hutan. Hingga kini kesulitan menjadikan pelanggaran pidana terletak pada pembuatan “jembatan”, bahwa pelanggaran administrasi dapat menjadi jembatan pelanggaran pidana yang harus dibuat oleh JPU dan diterima hakim sebagai alat bukti yang mendukung.

            Menanggapi desakan banyak pihak atas putusan kontrovesial hakim, Komisi Yudisial mengatakan akan memeriksa para hakim. Namun rencana langsung dibantah MA karena KY dinilai tidak punya wewenang               Bebasnya Adelin Lis dalam kasus pengrusakan hutan mengingatkan kita akan pernyataan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, “ Hukum bisa bad law atau good law”…” meski putusan itu ganjil, kita tidak bisa apa-apa” ( Kompas, 10/08/2005). Secara normatif, putusan hakim tidak dapat di intervensi.

Make a Comment

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d blogger menyukai ini: